Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr

Permasalahan hak asuh anak merupakan salah satu hal yang tidak terlepaskan ketika kedua orang tua mengalami perceraian, anak tersendiri keberadaannya dijamin dilindungi oleh Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 105 ayat (a) KHI apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya dan ayah hanya memiliki kewajiban tentang biaya pemeliharaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (c). Akan tetapi, pada putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr aturan mengenai hal itu tidak diterapkan oleh hakim, dan hakim memberikan keputusan bahwa anak yang keadaannya kurang sehat dan dalam masa terapi berada dalam asuhan bapaknya. Karena ibunya yang notabene tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dan metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research), metode ini digunakan terhadap penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah inkracht, metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis isi (content analysis). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang ditemukan Berdasarkan hasil penelitian ini dapat difahami bahwa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr adalah titik fokus yaitu kepentingan anak dimana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun fisik, mental pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya, semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai bahwasannya hal tersebut akibat perceraian dan tidak ada hubungannya dengan keadaan anak, serta bahwasannya selama Penggugat dsn Tergugat berpisah, dan selama itu pula anak tinggal bersama Tergugat dalam keadaan yang nyaman dan perkembangan kesehatan yang terus membaik dan bagus. Metode penemuan hukum hakim dalam hal ini menggunakan metode konstruksi hukum, yaitu pengkonkretan hukum (rechtsvervjnings) dalam arti penghalusan hukum, dengan menggunakan metode penghalusan hukum dapat mengenyampingkan pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan fakta yang ada. Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwasannya hak asuh anak yang belum mumayyiz itu jatuh kepada bapak karena anak nyaman dan perkembangan kesehatan yang terus membaik dan bagus dalam asuhan ayahnya