Hak Dan Kewajiban Seorang Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian Ditinjau dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 1/Pdt./2013/PA.MUR)

Kata Kunci : Hak Asuh Anak Penelitian ini mengatahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa dan mengadili Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.MUR mengenai pelimpahan hak asuh anak akibat perceraian Bapak yang memegang kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini bersifat yuridis dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian putusan hakim serta penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisis data yang logis. Berdasarkan penelitian dan analisi data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas hak asuh anak setelah perceraian kepada bapak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam dimana antara Undang-Undang tersebut bertentangan mengenai hak asuh anak atau hak dan kewajiban kedua orang tua akibat dari suatu perceraian, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 mengatakan bahwa di saat bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu berhak atau dapat membantu semua kebutuhan anak demi kepentian si anak. Dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seseorang yang berpindah agama atau yang seringa dikatakan mualaf tidak dapat berperan atau memenuhi kebutuhan anak karena berpindah agamanya ibu. Maka atas pertimbangan Hakim memutuskan ibulah sebagai pemegang hak asuh anak atas Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dimana si Bapak dinilai Hakim kurang baik apabila diberikan kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat. Akan lebih baiknya apabila pemerintah lebih aktif memberikan penyuluhan hukum mengenai perceraian, terutama mengenai akibat-akibatnya percerain terhadap anak agar nantinya tumbuh masyaratkat yang sejahtera dan aman serta terhindar dari perceraian karena keluarga merupakan bagian terbesar dari masyarakat