Penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Tangerang: Analisis putusan nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng

Permasalahan hak asuh anak merupakan salah satu hal yang tidak terlepaskan ketika kedua orang tua mengalami perceraian, anak tersendiri keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 105 ayat (a) KHI apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz (dibawah 12 tahun) adalah hak ibunya dan ayah hanya memiliki kewajiban tentang biaya pemeliharan anak tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (c). Akan tetapi, pada putusan pengadilan agama Tangerang nomor 0145/Pdt.G/2011/Tng aturan mengenai hal itu tidak diterapkan oleh hakim, dan hakim memberikan keputusan bahwa anak pertama yang memiliki gangguan mental (autisme) dan anak kedua yang belum mummayiz tersebut berada dalam asuhan bapaknya, dan hakim memberikan keputusan bahwa ibu berhak mengasuh terhadap anak ketiga saja, hal ini menunjukan bahwasannya ibu memiliki akhlak yang baik dan dipercaya untuk mengasuh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam putusan nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hukum, dasar hukum hakim dalam putusan dan metode penemuan hukum hakim serta hak asuh anak (hadhanah). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif (legal research), metode ini digunakan terhadap penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah inkracht, metode analisis yang digunakan peneliti adalah analaisi isi (content analysis). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat difahami bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 0145/Pdt.G/ 2011/PA.Tng adalah titik fokus yaitu kepentingan anak dimana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya, semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai bahwasannya hal tersebut hubungan yang tidak akibat perceraian dan tidak ada hubungannya dengan keadaan anak, serta bahwasannya keadaan anak pertama dan kedua ketergantungannya tidak lagi kepada ibu melainkan kepada bapak dan selama ini anak tersebut sudah berkembang sangat baik, dan anak ketiga diberikan kepada ibu karena keadaan anak ketiga ketergantungannya bersama ibunya. Landasan hukum majelis hakim dalam putusan ini yaitu Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (b), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan metode penemuan hukum hakim dalam hal ini menggunakan metode kontruksi hukum, yaitu pengkonkretan hukum (rechtsvervijnings) dalam arti penghalusan hukum, dengan menggunakan metode penghalusan hukum dapat mengenyampingkan pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan fakta yang ada