Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)

Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sakral, karena berlandaskan keagamaan dan bersangkutan dengan Tuhan. Dalam hal perkawinan telah putus atau terjadi perceraian, tidak bisa lepas dari permasalahan hak asuh anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Hak asuh tersebut merupakan bagian dari kewajiban orang tua kepada anak yang menyangkut pendidikan dan pemeliharaan, diatur dalam Pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekalipun kedua orang tua telah bercerai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran hakim mengenai akibat perceraian terhadap hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya berpendapat bahwa Penggugat (istri) lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya, karena Penggugat sendiri merupakan seorang ibu yang dapat mencukupi kasih sayang anaknya, ditambah ANAK yang masih menyusu kepada Penggugat, masih belum mumayyiz. Didapatkan pula faktafakta bahwa Tergugat (suami) bersifat kasar, keras dan beritikad tidak baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, serta tidak optimal dalam mengasuh anak