Perbedaan antara putusan PA Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan PTA Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tentang permohonan Isbat Nikah Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya disparitas putusan antara putusan PA Bogor dan putusan PTA Bandung yang memeriksa perkara permohonan itsbat nikah poligami. Permohonan itsbat nikah tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bogor dan menyatakan tidak sah perkawinan Para Pemohon. Kemudian Para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama serta menyatakan sah perkawinan Para Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, dan metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tentang permohonan itsbat nikah. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa putusan pengadilan memiliki dimensi ganda yaitu putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit serta merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim. Dalam proses pengambilan keputusannya, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analisys) terhadap putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa disparitas putusan yang terjadi antara putusan PA Bogor dan putusan PTA Bandung dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan hakim, landasan hukum, dan metode penemuan hukum hakim. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan ketentuan tentang aturan poligami, adapun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama lebih mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan dan persetujuan istri pertama serta masa depan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama adalah ketentuan izin poligami Pasal 56 KHI jo. Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (a) sampai (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan ketentuan tentang perlindungan anak Pasal 4 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan tentang keabsahan perkawinan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih “Apabila ada dua mafsadat yang dihadapi, maka harus dipilih mafsadat yang paling ringan”. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sama-sama menggunakan metode penafsiran subsumtif