PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang berada di pusat ibukota Negara merupakan suatu panitia untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas, maka dibentuk suatu lembaga yang bernama Badan Urusan Piutang Negara yang berganti nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang saat ini telah berganti Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang kemudian Direktorat Jenderal Jenderal Kekayaan Negara, Badan ini berada lansung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk opererasional di daerah-daerah kota dan daerah Kabupaten dibentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (untuk selanjutnya disebut KPKNL yang sekarang berganti nama menjadi Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (untuk selanjutnya disebut KPKNL). Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara yang merupakan jaminan hutang di bank-bank pemerintah. Dalam hal pengaturan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah kepada Debitur jika dihadapkan pada permasalahan Debitur tidak dapat melunasi pembayaran kreditnya berdasarkan perjanjian kredit yang telah di sepakati, bank telah menempuh upaya-upaya agar Debitur dapat melunasi pembayaran kreditnya, maka dalam hal kredit bermasalah dan macet tersebut sebagai piutang negara yang tidak tertagih. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bahwa sejak di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghasilkan putusan bahwa Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara bukan merupakan Piutang Negara lagi sehingga penyelesaian Piutang tidak lagi dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tetapi penyelesaian Piutangnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam Hukum Keuangan Negara yang berkaitan lansung dengan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara mengenai pelimpahan wewenang yang semula di lakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara di bawah Menteri Keuangan kemudian dilakukan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing karena hal ini berkaitan lansung dengan pertanggungjawaban keuangan Negara