AKIBAT HUKUM DARI BENDA YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA YANG DIKUASAI OLEH DEBITUR HILANG KARENA OVERMACHT DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia yang diatur dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima jaminan maupun pemberi jaminan fidusia itu sendiri, pembebanan kebendaan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris serta didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia hal ini bertujuan agar benda yang dijaminkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun, pada prakteknya tidak semua benda yang dijaminkan secara fidusia didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia dan penguasaan benda jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pihak debitur tanpa adanya jaminan lain yang dijaminkan terhadap pihak kreditur. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang dapat menimbulkan permasalahan, antara lain : Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda-benda bergerak pada Bank Rakyat Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang?, Bagaimana terjadinya penguasaan benda yang dijaminkan secara fidusia oleh debitur menjadi hilang?, Bagaimana akibat hukumnya apabila benda-benda yang dijaminkan secara fidusia yang dikuasai oleh debitur hilang karena overmacht dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Spesifikasi dalam metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu berupa penggambaran, penelaah dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata, sehingga akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat tentang fakta-fakta dengan objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tahap penelitian diperoleh melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian tahap penelitian studi lapangan dilakukan untuk memperoleh dara primer sebagai penunjang data sekunder. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda-benda bergerak pada Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan memegang prinsip kehati-hatian, sebelum pencairan kredit dengan jaminan fidusia, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir. Setelah itu, Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang mempertimbangkan terhadap faktor kepercayaan, bonafiditas dan prospek dari kegiatan usaha debitur dan mengenai akibat hukum dari hilangnya benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur hilang karena overmacht, berdasarkan Pasal 1244 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan teori overmacht subjektif atau relatif, tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi sisa hutangnya kepada pihak kreditur dan berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang hanya memiliki jaminan umum sebagai jaminan utang debitur. Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Akibat Huku