AKIBAT HUKUM GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CISUMDAWU DI DESA CITALI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling utama agar pembangunan terwujud secara optimal yaitu lahan atau tanah. Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Lembaga Pertanahan menetapkan dan mengumumkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Tahap penelitian ada dua yaitu, Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dan Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka masyarakat perlu melakukan musyawarah cara agar terjadinya suatu keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadi akibat hukum. Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu masih terjadi inkonsistensi terkait penentuan besaran nilai ganti kerugian antara yang diatur di dalam UU Pengadaan Tanah, perubahan dalam UU Cipta Kerja, dan juga peraturan pelaksanaannya. Inkonsistensi pengaturan tersebut pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap daerah yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Kendala-Kendala sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh BPKP kini dilakukan di luar tahapan pengadaan tanah. Sehingga BPKP bisa lebih fleksibel melakukan pengawasan di berbagai tahapan pengadaan tanah dan proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan lebih cepat karena tidak melewati mekanisme verifikasi ganda yang berlarut-larut. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Jalan Tol Cisumdaw