AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai) Masyithah, 2020123015, Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022, 91 halaman ABSTRAK Adanya pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank pasti mengandung suatu resiko, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain, dalam hal ini yaitu asuransi atau pertanggungan. Risiko atas kredit karena terjadinya sesuatu yang menimpa debitur (meninggal dunia) yang mengakibatkan debitur tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit, maka pihak asuransi akan mengga...
Tingginya tingkat persaingan usaha menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dal...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
Pemberian kredit Tanpa Agunan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang tela...
Abstrak Dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka mengajukan kredit di lem...
PELAKSANAAN PENGIKATAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO TANPA AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CAB...
Panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang berada di pusat ibukota Negara merupakan suatu panitia unt...
Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia yang diatur dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Ja...
ABSTRAK Hukum perdata dikenal dengan istilah keadaan tidak hadir (afwezigheid) yaitu suatu keadaa...
Kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanju...
Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar tentu saja mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidu...
Usaha mikro di Sumatera Barat masih menghadapi permasalahan terutama lemah modal usaha dan agunan. B...
Pada masa Pandemi Covid-19 khususnya Indonesia dalam kegiatan perkreditan pelaku usaha UMKM menimbu...
Pada masa Pandemi Covid-19 khususnya Indonesia dalam kegiatan perkreditan pelaku usaha UMKM menimbu...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Tingginya tingkat persaingan usaha menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dal...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
Pemberian kredit Tanpa Agunan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang tela...
Abstrak Dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka mengajukan kredit di lem...
PELAKSANAAN PENGIKATAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO TANPA AGUNAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CAB...
Panitia urusan piutang Negara (PUPN) yang berada di pusat ibukota Negara merupakan suatu panitia unt...
Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia yang diatur dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Ja...
ABSTRAK Hukum perdata dikenal dengan istilah keadaan tidak hadir (afwezigheid) yaitu suatu keadaa...
Kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanju...
Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar tentu saja mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidu...
Usaha mikro di Sumatera Barat masih menghadapi permasalahan terutama lemah modal usaha dan agunan. B...
Pada masa Pandemi Covid-19 khususnya Indonesia dalam kegiatan perkreditan pelaku usaha UMKM menimbu...
Pada masa Pandemi Covid-19 khususnya Indonesia dalam kegiatan perkreditan pelaku usaha UMKM menimbu...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Tingginya tingkat persaingan usaha menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dal...
Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. O...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...