PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM MENJAGA HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 BANDUNG OLEH POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pemenuhan hak konstitusional bagi warga negaranya serta dalam mewujudkan asas equality before the law. Pelaksanaan bantuan hukum dalam menjaga hak-hak tahanan oleh Pos Bantuan Hukum yang dimana pemberian bantuan hukumnya ini dikhususkan bagi tahanan yang kurang mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang bertujuan bahwa setiap warga Negara mendapatkan hak dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bagi tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung, bagaimana upaya Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum guna mengatasi kendala-kendala bagi tahanan di Rutan Kelas 1 Bandung, dan apakah upaya yang dilakukan oleh tahanan jika Posbakum di Rutan Kelas 1 Bandung menolak memberikan bantuan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan yaitu Kualitatif. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari Rutan Kelas 1 Bandung dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Penulis menyimpulkan penjelasannya dalam bentuk Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menjaga hakhak tahanan oleh Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan menunjukkan syarat yaitu bagi tahanan yang tidak mampu dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah tempat tinggal pemohon dan belum sama sekali melakukan persidangan yang dikhususkan bagi tahanan dibawah ancaman 5 tahun. Selanjutnya pihak Rutan Kelas 1 Bandung bersama Lembaga Bantuan Hukum yang sudah bekerja sama memiliki kendala mengenai permohonan SKTM yang terhambat dari pihak di Kelurahan, maka LBH bersama pihak Rutan mengupayakan dengan tetap berjalannya pendampingan selama menunggu SKTM guna meminimalisir waktu. Advokat telah diwajibkan secara khusus oleh Undang-undang Advokat dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu maka apabila LBH yang sudah bekerja sama dengan Rutan Kelas 1 Bandung menolak memberikan bantuan hukumnya kepada tahanan hal tersebut dapat diadukan kepada panitia pengawas daerah kepada kepala Rutan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah dimana pengawasan dilakukan terhadap penerapan standar pemerintah bantuan hukum, kode etik advokat, dan kondisi atau keadaan pemberian bantuan hukum. Kata kunci: Bantuan Hukum, Hak Tahanan, Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan