Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penjaminan Ulang Fidusia Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UUJF menimbulkan kekaburan hukum. Jaminan Fidusia ulang memberikan ketidakpastian hukum bagi kreditor kedua, adanya peluang untuk fidusia ulang oleh pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia yang lainnya. Hal ini menjadi lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditor, perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima jaminan fidusia hanya dapat diperoleh apabila telah tercapainya kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi jaminan fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berdasarkan uraian diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang fidusia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ? 2. Bagaimanakah bentuk rekontruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang ? Metode penelitian yang digunakan dalam penuliasan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan( Library research ) dan studi dokumen ( document research ), yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat dari bahan – bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Kreditor Kedua apabila Obyek Jaminan Fidusia sebelumnya telah didaftarkan pada lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam hal ini dalam Pasal 11 UUJF menyatakan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini memberikan multitafsir, meskipun sudah ada PP yang mengatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online, akan tetapi masih dimungkinkan adanya jaminan fidusia ulang. Notaris tidak diwajibkan untuk mengecek jaminan fisik apakah benar surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia tersebut dengan benda fisik yang dijadikan objek jaminan fidusia benar – benar sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia