PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UKM TERDAMPAK COVID-19 ATAS PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BRI CABANG KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

Pada masa Pandemi Covid-19 khususnya Indonesia dalam kegiatan perkreditan pelaku usaha UMKM menimbulkan adanya kredit bermasalah atau non-performing loan. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19 yang terdapat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Dalam pelaksanaannya timbulah permasalahan antara lain : Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UKM yang terdampak Covid-19 atas pengajuan restrukturisasi kredit pada PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020, Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi UKM pada masa Pandemi Covid-19 di PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 serta upaya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap UKM. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 berdampak juga terhadap kinerja dan kapasitas debitur khususnya pelaku UMKM sehingga dapat menganggu kinerja perbankan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis-normatif, penelitian ini dikaji dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode analisis data kualitatif. Teori yang digunakan mengenai perlindungan hukum yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam di dalam masyarakat salah satunya dengan adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang didasarkan pada ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selain itu terdapat juga beberapa Peraturan PerUndang-Undangan yang dapat dijadikan dasar sebagai instrument perlindungan hukum dalam menyelesaikan permasalahan akibat adanya pengajuan restrukturisasi kredit antara lain Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT. BRI Cabang Kota Cirebon di masa Pandemi Covid-19 dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal bank, dan diberikan untuk debitur terdampak Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan upaya pengawasan mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas kredit dan PPKA, melakukan post audit untuk memantau pelaksanaan restrukturisasi kredit, serta adanya perpanjangan waktu program restrukturisasi kredit perbankan berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Restrukturisasi kredit, Upaya pengawasan Otoritas Jas