PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)

Kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah kekayaan atau asset dan jumlah karyawan di pekerjakan. Penelitian ini dilatarbelakangi tentang penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) macet (UMKM) untuk usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid 19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sepantasnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, karena keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Wujud dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan yaitu sumber data bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan wawancara. Data dikaitkan dengan Pasal 9 Wanprestasi Dan Penyelesaian Kredit Apabila yang berhutang melanggar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan surat pengangkuan hutang ini, maka bank berhak dengan seketika menagih kredit nya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit nya berupa pokok, bunga, denda,biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal 1339 KUHPerdata: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”