PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst) (Satya Marta Ruhiyat, 1720112059, Magister Ilmu Hukum Unand, 2019, 187 Halaman) Komisi Pembimbing : Prof. Dr. H. Ismansyah, S.H., M.H. dan Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL. ABSTRAK Keadaan saat ini korupsi bukan lagi berbicara tentang orang perorangan tetapi juga telah menjerat ke dalam korporasi. Korporasi di Indonesia saat ini harus terus dipantau sejauhmana telah terjadi keadaan dimana meraup keuntungan bukan lagi dari usahanya tetapi telah merugikan negara khususnya dalam pembangunan infrastruktur negara. Penjatuhan pidana korporasi dalam Putusan Nomor Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst hakim menjatuhkan sanksi pidana bukan hanya kepada terdakwa orang perorangan saja tetapi juga menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi PT. Duta Graha Indah (PT.DGI). Pada tahun 2009-2010 PT. DGI melalui Direktur utamanya pada waktu tersebut melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksanaan pekerjaan (rekanan). Dalam pelaksanaan proyek terdapat banyaknya permintaan fee kepada PT. DGI untuk diserahkan kepada terdakwa M. Nazaruddin yang waktu itu memenangkan PT. DGI dalam lelang proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dalam rapat DPR RI. Permasalahan dalam menjerat korporasi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjadi dasar pembuatan putusan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi PT. DGI. Tesis ini melakukan telaah mengenai teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pengganti untuk melihat pertimbangan hakim serta pemberian sanksi pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim berdasarkan vicarious criminal liability atau Pertanggungjawaban pengganti menilai adanya hubungan kerja dimana mens rea yang ditarik dalam diri terdakwa yang mengetahui perbuatan korupsi tetapi bersifat pasif dengan actus reus yang ditarik dari perbuatan kepala cabang PT. DGI lainnya untuk berkoordinasi dengan pihak lain untuk dan atas nama korporasi yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Hakim menilai kesalahan yang dibebankan kepada korporasi adalah kesalahan yang dilakukan pengurus sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Sanksi pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan putusan hakim menyatakan PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana. Karena uang pengganti merupakan pemidanaan yang sangat penting dalam mengusahakan kembalinya keuangan negara. Kata Kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sanksi Pidana Korporas