PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DIJALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG

PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG GINDO IRWAN. 1210113106. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara). 61 Halaman. Tahun 2016 ABSTRAK Untuk mencapai tujuan negara Indonesia membuat produk hukum yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara termasuk masalah lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur permasalahan lingkungan dan selanjutnya mengarah pada judul penulis tentang pemeliharaan pohon dan tanaman yang didasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang merusak, menebang/ memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali petugas yang berwenang. Dalam hal ini petugas yang berwenang dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan yang seharusnya dilakukan secara intensif terhadap pohon atau tanaman di jalur hijau dan tempat umum adalah dinas kebersihan dan pertamanan Kota Padang. Dalam praktek di lapangan. Pemeliharaan dan perawatan pohon belum berjalan dengan baik dan pohon-pohon di kota padang banyak yang membayakan pengguna jalan serta belum adanya peraturan yang mengatur lebih detail tentang pemeliharaan pohon. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertamanan dalam Pemeliharaan dan Perawatan Pohon di Kota Padang, (2) Apa saja faktor dan faktor penghambat dinas pertamanan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan pohon di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologisdengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pelaksanaan kewenangan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan dalam pemelihraan pohon sudah berjalan dengan baik dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini, pemeliharaan pohon hnay dilakukakan oleh Dinas Keersihan dan pertamanan (DKP) tanpa ada peran aktif masyarakat maupun badan lain. Kendala yang dihadapi pemerintah kota Padang dalam pemelihraan pohon di kota padang yaitu belum adanya peraturan yang mempertegas tantang pemeliharaan pohon dan tanaman serta peran pengawasan oleh satpol PP belum terlihat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukakn pemerintah, sedangkan kendala lainnya kurangnya kesadaran masyrakat untuk dpat berperan aktif dalam memeliharaan pohon-pohon dikota padang serta keterbatasan sarana dan prasarana. adapun kesimpulan yang penulis tarik dari Pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang (DKP) Tanpa ada Koordinasi dari pihak lain adapun Kegiatan pemeliharaan pohon adapun kegiatan nya Pengecekan Kondisi Pohon Diseluruh Titik yang Tersebar Di kota padang, Pemangkasan Pohon yang sudah melewati batas aman.serta perlunya dibuat peraturan yang mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan pohon