KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Tesis, S2, Regina Aulia Ansori, 1820123059 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas ABSTRAK Tanah adalah suatu benda yang dapat memberikan kesejahteraan kepada pemilik atau yang menguasainya, karena tanah merupakan suatu objek yang memiliki nilai yang relatif bertambah dari tahun ke tahun. Tanah yang memiliki nilai strategis ini rentan untuk terjadinya suatu masalah. Sebut saja yang terjadi di Pasar Usang, Padang Pariaman, dimana adanya transaksi jual beli, ketika segala proses telah dilakukan dan dipersiapkan, ternyata objek tersebut terdapat gugatan saat pendaftaran AJB ke BPN Padang Pariaman. Permasalah yang diteliti dalam Tesis ini adalah: 1) Bagaimana kepastian hukum kedudukan Akta Jual Beli akibat adanya gugatan hak atas tanah di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimana perlindungan pemegang hak atas tanah akibat terjadinya sebuah gugatan hak atas tanah di Padang Pariaman? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Penelitian ini melalui pendekatan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: 1) Kepastian hukum atas kedudukan AJB yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT, sebab adanya gugatan tersebut maka AJB tersebut selama 7 hari AJB tersebut telah berakhir. Dan para pihak harus menunggu putusan yang inkrah sebelum melanjutkan proses pendaftaran peralihan ke BPN Padang Pariaman 2) Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang telah dilakukan transaksi jual beli tersebut adalah, tidak semerta-merta dihapuskan hak-haknya atas tanah tersebut. Hanya saja pembeli tidak harus membayar keseluruhan nilai jual beli tersebut sampai adanya putusan Hakim yang inkrah dan sampai proses peralihan hak dapat terlaksana. Jika, putusan Hakim memenangkan penggugat, maka uang pembeli akan dikembalikan. Kata Kunci : Akta Jual Beli, Perlindungan Hukum, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Pejabat Pembuat Akta Tana