PENERAPAN SANKSI PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI AL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)

Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang prajurit hanya diatur dalam KUHPM. Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM merupakan hukum pidana khusus, karena KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (militer) termasuk didalamnya tindak pidana desersi yang merupakan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan dalam tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya, sementara seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada menjalankan tugasnya. Kewenangan pemecatan dari dinas militer merupakan kewenangan hakim militer maupun kesatuan TNI AL sehingga duplikasi kewenangan tersebut dalam prakteknya berpotensi terjadi benturan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Pertama: Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL? kedua, Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi? dan ketiga, Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Wawancara dilakukan sebagai data-data pendukung untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dan pemikiran-pemikiran dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini, proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana dan penyelesaian secara administrasi di kesatuan melalui sidang tabiat secara In Absensia. Penerapan Sanksi pemecatan/PTDH dari Dinas Militer terhadap prajurit TNI AL tindak pidana desersi dapat melalui saluran hukum administrasi prajurit TNI AL karena mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan dan melalui proses peradilan pidana setelah mendapat putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan berupa pemecatan/PTDH dari dinas militer dengan putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap maka sanksi yang akan diterapkan adalah sanksi administrasi berupa pemecatan/PTDH dari dinas militer melalui mekanisme Sidang Tim Peneliti Tabiat. Diharapkan kepada institusi TNI AL (Lantamal II Padang) dalam mencegah tindak pidana desersi yang berakibat pemecatan/PTDH perlu ditingkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada prajurit TNI AL tentang dampak dilakukan tindak pidana desersi baik dampak terhadap organisasi TNI AL, terhadap prajurit yamg bersangkutan maupun keluarganya. Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan antara sanksi administrasi berupa PTDH dari kesatuan dengan putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap, maka Keputusan PTDH dari kesatuan diharapkan menunggu putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap tentunya dengan merubah peraturan yang memungkinkan pemecatan desertir sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Kata Kunci: Sanksi, Pemecatan, Desersi