POTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PT. LIPPO CIKARANG (KASUS MEIKARTA)

POTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PT. LIPPO CIKARANG (KASUS MEIKARTA) Sarah Aulia Rahmatika, 1920112019, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 136 hlm, 2022 ABSTRAK Korporasi merupakan bagian dari subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. PT. Lippo Cikarang merupakan korporasi yang menangani proyek Meikarta, pada tahun 2017 para pemimpin dan beberapa anggota dari PT ini tertangkap tangan melakukan tindak pidana suap kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi. Para pemberi suap melakukan tindakan ini semata-mata untuk memberikan kemudahan perizinan pembangunan proyek Meikarta, sehingga terlihat jelas bahwa yang diuntungkan di sini adalah korporasi nya dan dalam kasus ini dapat diminta pertanggungjawaban pidananya oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT Lippo Cikarang dengan melakukan analisis mengenai penjatuhan sanksi kepada korporasi dan bagaimana korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Penulis tertarik membahas 1) Bagaimanakah potensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta)? 2) Bagaimanakah potensi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang untuk mencapai tujuan pemidanaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa: 1) Pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana suap dapat dilakukan karena korporasi merupakan sebuah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pada PT Lippo Cikarang telah melakukan tindak pidana suap kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk kepentingan keuntungan dari korporasi itu sendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya korporasi nya dimana PT Lippo Cikarang ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. 2) Penjatuhan sanksi pidana bagi PT. Lippo Cikarang dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Sedangkan pidana tambahan pada korporasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diharapkan memberikan efek penjeraan kepada pelaku usaha atau korporasi dalam hal ini PT Lippo Cikarang pada khususnya agar tidak mengulangi lagi dan pada umumnya memberikan pembelajaran bagi korporasi lainnya. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Sua