KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERPADU BERDASARKAN PASAL 95 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18 /PUU-XII/2014

ABSTRAK Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dielakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan eknomi sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Salah satu penegakan hukum yang tersedia dalam permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukum pidana. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dalam rangka penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah kordinasi Menteri. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan sampai penelitian ini dibuat, belum ada peraturan pelaksana dari pasal tersebut. Dalam proses penegakan hukum di lapangan, khususnya mengenai tindak pidana lingkungan juga belum dilakukan secara terpadu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 18 /PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah inskonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan dilakukan dengan penegakan hukum terpadu. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014? 2) Bagaimanakah pengaturan yang ideal mengenai penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding dan erga omnes dalam hal ini mengikat seluruh warga negara termasuk aparat pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pe negakan hukum lingkungan dengan melakukan penegakan hukum terpadu pada tindak pidana lingkungan. Untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai Penegakan hukum terpadu yang dimaksud adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indoneisa. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mendorong untuk dibentuk pengaturan yang ideal mengenai penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan di Indonesia. Pembentukan pengaturan ideal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan mengkomparasi beberapa model penegakan hukum terpadu tindak pidana yang sudah ada di Indonesia. Kata kunci : Tindak pidana lingkungan, Penegakan hukum terpadu, Kepastian hukum