PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA UNTUK TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap tanahpun juga meningkat dari pertumbuhan populasi manusia, tak heran apabila kepentingan setiap manusia terhadap tanah dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan terhadap penggunaan, kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah, Indonesia sendiri mengatur ketentuan pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hadirnya UUPA ini adalah ketentuan pokok dari penggunaan dan pengaturan tanah di Indonesia, selain itu untuk mengatur pengelolaan pertanahan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pertanahan Nasional, badan ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pelayanan penyelenggaraan setiap urusan pertanahan, salah satunya untuk kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk upaya memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah dengan hasil akhir diterbitkannya suatu sertipikat. Namun dalam penerbitan ini seringkali menimbulkan suatu masalah yang mengakibatkan kepentingan pihak lain atas tanah juga terganggu sehingga terjadilah tindakan pencatatan pemblokiran terhadap suatu sertipikat. Kegiatan pemblokiran ini diakomodir dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemblokiran sertipikat hak atas tanah apakah sudah mampu menciptakan tertib administrasi pertanahan serta apakah sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Metode dari penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melaksanakan pembahasan terhadap pemblokir sertifikat hak atas tanah dan upaya untuk mentertibkan Administrasi Pertanahan yang mengalami sengketa pada kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. khususnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada Kantah Kab.Padang Pariaman pemblokiran sertipikat sendiri disebebkan karena adanya sengketa kepentingan terhadap tanah terutama pada tanah yang penguasaanya secara bersama, serta pada tanah yang pembagian warisnya belum selesai, tujuan dari dilakukannya blokir adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hak lainnya agar tidak terjadi peralihan hak secara sepihak sehingga dapat melindungi pemegang hak yang lainnya sehingga kepastian hukum dalam agraria serta perlindungan hukum dapat terlaksana. Namun adapun kelemahan yang terjadi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pihak kantah, dimana dalam pelaksanaan elektronik melalui KKP web pelaksanaan pelayanan masih belum dilaksanakan secara otomatis yang dimana apabila tidak dilakukan pengajuan penghapusan blokir menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak dapat melaksanakan perbuatan atau peristiwa hukum atas tanahnya setelah masa blokir habis. Kata Kunci : Pemblokiran, Sertipikat, Hak Atas Tana