PERKEMBANGAN PRINSIP HUKUM PENGHENTIAN KONTRAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa terdapat situasi yang dapat menyebabkan gagalnya pemenuhan suatu prestasi yaitu wanprestasi, keadaan kahar dan keadaan sulit. Sebagai upaya untuk menegakkan hak kontraktuaal para pihak, digunakan lembaga hukum yang berbeda bagi ketiga penyebab tesebut. Lembaga hukum yang menjadi pembahasan adalah penghentian kontrak. Konsep penghentian kontrak sebagai lembaga hukum untuk menegakkan hak kontraktual ketika terjadi keadaan kahar sering disamaartikan dengan pemutusan kontrak yang pada dasarnya hanya digunakan untuk keadaan wanprestasi. Untuk mengurangi perselisihan tersebut, maka dengan penelitian hukum perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep terkait penghentian kontrak khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Pembedaan lembaga hukum dilakukan mengingat akibat hukum terhadap masing-masing penyebab kegagalan pemenuhan prestasi juga berbeda. Adanya keadaan dimana kontrak tidak dapat dilaksanakan karena situasi tertentu yang disebabkan hal diluar kemampuan pengguna maupun penyedia barang/jasa meyebabkan akibat hukum dari penghentian kontrak tidak dapat dipersamakan dengan pemutusan kontrak. Perlunya analisis akibat hukum dari penghentian kontrak digunakan untuk menghindari penerapan lembaga hukum yang tidak sesuai yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi para piha