PERPANJANGAN KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam praktek pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilakukan secara kontraktual, sering terjadi keterlambatan akibat kesalahan Penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan yang telah tertuang di dalam dokumen kontrak, dalam hal ini Pihak Pengguna barang/jasa dapat memberikan kompensasi bagi pihak penyedia barang/jasa dalam bentuk perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 93 dalam Perpres 70 Tahun 2012. Berkaitan dengan hal ini rumusan masalah yang akan dibahas yakni Keabsahan perpanjangan konrak Pengadaan barang/jasa dan bagaimana upaya hukum bagi Penyedia barang/jasa ketika kontrak diputus sepihak akibat tidak diberi perpanjangan waktu kontrak. Dalam tulisan ini digunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengacu kepada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Perpanjangan kontrak dapat diberikan oleh PPK, apabila pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dapat diputus sepihak. Apabila pihak penyedia barang/jasa masih sanggup menyelesaikan pekerjaan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggugat pihak PPK ke Pengadilan Umum secara perdata