PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA PENYESUAIAN HARGA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Pemerintah sebagai bagian dari badan hukum publik, dalam pemenuhan kebutuhannya seperti melakukan pembangunan jalan, pengadaan alat-alat elektronik dan lain sebagainya, membutuhkan pihak swasta (penyedia) dalam mewujudkannya. Hubungan hukum yang membingkai antara pemerintah dengan pihak penyedia tertuang dalam sebuah peraturan presiden yang disebut dengan kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak selalu berjalan dengan lancar. Adakalanya terjadi suatu hal yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak seimbang. Seperti halnya kenaikan harga yang cukup signifikan yang akhirnya membebani salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Untuk memperlancar proses pengadaan jasa konstruksi, pemerintah sebagai penguasa membuat kebijakan mengenai penyesuaian harga, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 105/MK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005. Analisis tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagai dasar hukum. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan yang mulai diberlakukan pada bulan ke-13. Terjadinya kenaikan harga pada saat pelaksanaan dapat menimbulkan keadaan yang sulit (hardship) bagi salah satu pihak. Renegosiasi diperlukan apabila terdapat peristiwa yang fundamental yang dapat membebani salah satu pihak. Dengan adanya renegosiasi dari kedua belah pihak, maka kontrak tersebut dapat diubah