Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha. Hal ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi ditengah masyarakat bahwa terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan hal merugikan konsumen. Hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ke BPSK, tapi seringkali konsumen belum bisa menerima putusan hakim sehingga melanjutkannya ke tingkat banding yaitu di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan atau lokasi penelitian dan yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui beberapa literatur atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada BPSK berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan pada pengadilan negeri kurang objektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut