ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERUMUR 25 TAHUN OLEH NOTARIS PENERIMA PROTOKOL KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH

ANALISIS YURIDIS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERUMUR 25 TAHUN OLEH NOTARIS PENERIMA PROTOKOL KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH ABSTRAK Protokol Notaris harus disimpan oleh Notaris dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih, diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, namun ketentuan Pasal 63 Ayat (5) ini tidak terlaksana, berdasarkan uraian tersebut muncul permasalahan mengenai: 1) Mengapa Undang-Undang mengharuskan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah ? 2) Apakah Notaris penerima protokol berwewenang dalam mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang menetapkan Notaris penerima protokol menyerahkan minuta akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah. 2) menganalisis kewenangan Notaris Penerima Protokol dalam mengeluarkan salinan minuta yang telah berumur 25 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan undang- undang, literatur dan kajian hukum lain. Data primer dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ketetapan pasal 63 UUJN tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan beberapa alasan yaitu faktor uujn tersebut dan faktor tempat penyimpanan, legal reason ditetapkan umur 25 tahun dari suatu akta ditinjau dari masa jabatan notaris, sebagai salah satu perlindungan hukum notaris kepada notaris lain dan dilihat dari daluwarsa, Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki kewenangan dalam kegiatan preventif kegiatan administratif sehingga tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan salinan, Notaris Penerima Protokol berwenang mengluarkan salinan dari minuta yang telah berumur 25 tahun yang tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat penulis berikan bahwa seharusnya UUJN lebih mempertegas lagi terkait penjelasan dari pasal 63 UUJN tersebut. Kata Kunci : Penyimpanan, Notaris Penerima Protokol, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daera