PROSES PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MEMASUKI USIA 25 TAHUN DI KOTA PADANG

PROSES PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MEMASUKI USIA 25 TAHUN DI KOTA PADANG ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Pasal 63 ayat (5) UUJNP menyebutkan bahwa : Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD). Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1)Bagaimana proses penyimpanan protokol notaris yang telah memasuki umur 25 tahun di Kota Padang? 2)Bagaimana Tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol yang diterima? 3)Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih?. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyimpanan protokol notaris yang telah memasuki umur 25 tahun. 2)Untuk mengetahui tanggung jawab penerima protokol Notaris terhadap protokol yang diterima. 3)Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, sementara untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara dengan menggunakan metode semi terstruktur masalah penelitian kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Bahan utama dari penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara di Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Data Sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana di Kota Padang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalahKepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya membuat rencana kerja dan bisa melaksanakan perintah undang-undang untuk tidak menyerahkan protokol yang telah berusia 25 tahun kepada Notaris lain dan MPD hendaknya mendirikan kantor tetap. Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daera