KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DALAM JABATANNYA

ABSTRAK Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan tersebut juga meliputi pembinaan dan Pengawasan terhadap protokol Notaris. Penyerahan protokol notaris tersebut diantaranya dapat dilakukan dalam hal notaris diberhentikan sementara dalam jabatannya maupun di berhentikan secara tidak hormat dalam jabatannya. Adapun prosedur pemberhentian sementara notaris dalam jabatannya dan prosedur pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya dilakukan pengusulan atau rekomendasi secara berjenjang oleh Majelis pengawas Notaris, Mulai dari Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat, hingga Majelis Pengawas Pusat. Kemudian Majelis Pengawas Pusatlah nantinya yang memberikan usulan kepada Menteri terkait pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan maupun pemberhentian dengan tidak hormat notaris yang bersangkutan serta mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang di berhentikan sementara tersebut maupun notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kemudian barulah Menteri menetapkan notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara maupun di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang dalam hal ini menteri belum juga menetapkan usulan pemberhentian sementara notaris maupun usulan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dalam jabatannya serta menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol yang telah diusulkan oleh Majelis Pengawas Notaris secara Berjenjang. Dengan demikian seharusnya terdapat suatu norma hukum yang mengatur secara tegas dan menjadi solusi ketika terjadi kekosongan hukum, karena tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah di usulkan untuk diberhentikan sementara tersebut, maupun terhadap notaris yang bersangkutan nanti nya. Kata Kunci : Konsekuensi, pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris