Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum pembuatan akta kelahiran dan akta waris bagi anak anak yang dilahirkan di luar perkawinan setelah turunnya Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 khususnya terkait kedudukan anak luar kawin.. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata dan untuk mengetahui hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya setelah turunnya Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 khususnya dalam pencantuman nama kedua orang tuanya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Warisnya. Adapaun metode penelitian yang digunakan yaitu meto...
Tuntutan hak waris Anak Luar Kawin (ALK) terhadap harta benda ayah kandungnya yang telah meninggal d...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak yang timbul dari putusan Mahkamah Konsti...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan berd...
Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan rasa kea...
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawi...
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan...
Dalam tatanan hukum di Indonesia anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan den...
Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakat...
Anak di luar kawin hingga saat ini masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas, bahkan dalam UU Pe...
Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakat...
Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah. Kehadiran anak di l...
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak di luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Kon...
Tujuan dilakukannya penelitisn ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kedudukan hukum an...
Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan suatu hal yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan s...
Tuntutan hak waris Anak Luar Kawin (ALK) terhadap harta benda ayah kandungnya yang telah meninggal d...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak yang timbul dari putusan Mahkamah Konsti...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai kedudukan anak luar kawin dalam pembagian warisan berd...
Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan rasa kea...
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawi...
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan...
Dalam tatanan hukum di Indonesia anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan den...
Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakat...
Anak di luar kawin hingga saat ini masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas, bahkan dalam UU Pe...
Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakat...
Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah. Kehadiran anak di l...
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak di luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Kon...
Tujuan dilakukannya penelitisn ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kedudukan hukum an...
Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan suatu hal yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan s...
Tuntutan hak waris Anak Luar Kawin (ALK) terhadap harta benda ayah kandungnya yang telah meninggal d...
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak yang timbul dari putusan Mahkamah Konsti...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...