Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan

Anak di luar kawin hingga saat ini masih belum mempunyai aturan hukum yang jelas, bahkan dalam UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian anak di luar kawin serta hak-hak yang harus di perolehnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mendeksripsikan asas keadilan terhadap pembatasan hak-hak anak di luar kawin dan perlindungan hukum dalam memperoleh hak pemeliharaan dan kejesahteraan. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artike-lartikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Asas dan teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah asas keadilan dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum terhadap hak keperdataan terkait pemeliharaan dan kesejahteraan anak di luar kawin nyatanya tidak sesuai dengan asas keadilan, hal itu dikarenakan pembatasan hak dapat merugikan hak konstitusional anak di luar kawin dan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dengan sarana perlindungan hukum preventif berdasarkan KUH Perdata Pasal 867, UU Perlindungan Anak Pasal 7, Pasal 14, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26, UU Kesejahteraan anak Pasal 2 ayat (1) Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Perlindungan Hukum represif dengan melakukan pengakuan secara sukarela dan paksaan serta dengan penetapan pengadilan berdasarkan pertibangan-pertimbangan aturan hukum yang mengatur terkait hak-hak yang harus di dapatkan anak di luar perkawinan dari orang tua biologisnya