IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN

Dalam tatanan hukum di Indonesia anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Hal ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, dimana hak dari anak yang di lahirkan diluar kawin menjadi korbannya, dan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedudukan hak antara anak luar kawin dan anak sah menimbulkan masalah dan pertanyaan baru dalam masyarakat khususnya dalam masalah pewarisan. Untuk itu perlu diadakan penelitian berkaitan dengan hak anak luar kawin atas harta peninggalan orang tua biologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh anak luar kawin atas hak mewaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan ada 3 (tiga) macam pendekatan yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelusuran inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Inventarisasi dimulai dengan identifikasi bahan hukum di lanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis berdasarkan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1) tentang Perkawinan menjadikannya sama kedudukannya dengan anak sah yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah asal dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu diingat tidak berlaku surut sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin dalam hal memperoleh hak-haknya dengan 3 cara, yaitu (1). pengakuan yang dilakukan oleh orangtua biologisnya (2). Pengadilan dan (3). Permohonan itsbat nikah