Kedudukan anak di luar perkawinan dalam perspektif politik hukum islam

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak di luar perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU ? VII/ 2010 yang ditinjau dari sudut pandang politik hukum Islam. Bahwa pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU ? VII/ 2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan terdapat banyak tanggapan yang keliru dalam penafsiran isi putusan tersebut, bahwa pada kenyataannya isi putusan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum berupa hak waris, wali dan hak atas penghidupan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam hal anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri dan anak hasil zina sebagaimana hak yang diterima oleh anak dari pernikahan sah. Kemudian, isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU ? VII/ 2010 ini dikemas dengan kaidah politik hukum Islam sebagai landasan teoretis penulis, yang kemudian akan melahirkan suatu kaidah hukum yang logis bagi masyarakat mengenai kedudukan anak di luar perkawinan