Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Status PUPN Sebagai Badan/Pejabat TUN Dalam Sengketa TUN

Artikel ini membahas tentang implikasi hukum putusan MK terhadap status PUPN dalam sengketa TUN. Pasca putusan MK, kini ruang lingkup pengertian piutang atau utang kepada negara hanya meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara, tidak termasuk lagi piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun. Karena penagihan piutang BUMN/D bukan lagi merupakan kewenangan PUPN