IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013 TERHADAP HAK KEBEBASAN BERORGANISASI BAGI PETANI

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan permasalahan hukum setidaknya 2 hal: pertama, Pasal yang mengatur tentang kelembagaan petani telah membatasi keberadaan kelembagaan petani dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak kebebasan berserikat. Kedua, pertentangan antara pasal satu dengan yang lain, yakni Pasal 69 ayat (2) yang menegaskan pembentukan kelembagaan petani sesuai dengan kondisi nilai dan kearifan lokal petani. Disisi lain Pasal 70 ayat (1) merumuskan secara terbatas kelembagaan petani. Perumusan kelembagaan petani yang terbatas, tidak mencerminkan luasnya nilai dan kearifan lokal petani di Indonesia. Untuk itu, supaya tidak merugikan secara lanjut, dimohonkanlah judicial review ke MK dan MK telah mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon melalaui Putusan No. 87/PUU-XI/2013. Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library research) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar 1945, Putusan MK, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang organisasi petani. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan hak kebebasan berorganisasi. Penelitian ini menggunakan teori generasi HAM, teori negara hukum dan teori demokrasi dalam menganalisis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengabaikan tujuan daripada negara hukum. UU tersebut telah membatasi jaminan hak kebebasan berorganisasi bagi petani sebagai hak sipil politik yang telah dijamin konstitusi. Kemudian implikasi dari putusan MK tersebut terhadap hak kebebasan berorganisai bagi petani adalah memperkuat jaminan hak kebebasan berorganisasi bagi petani, sehingga implementasinya nanti keberadaan organisasi petani di luar yang ditentukan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sah secara hukum serta petani boleh bergabung atau tidak bergabung iii dengan organisai bentukan pemerintah dan masuknya petani ke dalam organisai bentukan pemerintah harus dipahami bukan karena paksaan melainkan kesadaran. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, hak kebebasan berorganisasi, kelembagaan petani