The Aceh Ulama Consultative Council (MPU) is a forum and organization where Muslim clerics and scholars in Aceh gather who are independent and have an equal position with the National Legislative Body in formulating their fatwas in the form of Qanun jinayat. The existence of Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat has a positive impact on the development of the implementation of Islamic sharia in a kaffah manner in Aceh, because of the application and implementation of laws taken directly from the Koran. The purpose of this study was to determine the role of the Ulama Consultative Council in issuing laws for someone who violates the rules of jinayat law, starting from making laws, enacting and implementing jinayat laws. This re...
Implementation of Islamic Sharia in Aceh not only involve to the Muslim society as the majority,but ...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
INDONESIA Peranan ulama merupakan panutan dan tokoh sentral dalam masyarakat Aceh, terutama dalam I...
Esksistensi ulama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Aceh, terutama kaitannya dengan ...
Salah satu peranan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam bidang muamalat adalah membantu pemerint...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
Penelitian ini berjudul “Eksistensi Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) dalam pengkajian dan pengawa...
This study investigates the role of Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) in Aceh’s governmental syst...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
The Jinâyat Qânûn of Aceh in the Perspective of Indonesian Legal State. Act Number 18 Year 2001 on S...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Aceh mulai zaman dahulu telah membuktikan bahwa para ulama mendapatkan tempat yang tinggi di hati ma...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Implementation of Islamic Sharia in Aceh not only involve to the Muslim society as the majority,but ...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
INDONESIA Peranan ulama merupakan panutan dan tokoh sentral dalam masyarakat Aceh, terutama dalam I...
Esksistensi ulama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Aceh, terutama kaitannya dengan ...
Salah satu peranan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam bidang muamalat adalah membantu pemerint...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
Penelitian ini berjudul “Eksistensi Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) dalam pengkajian dan pengawa...
This study investigates the role of Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) in Aceh’s governmental syst...
This study is aimed at describing constitutional and legal basis of MPU in Aceh, describing the hist...
The Jinâyat Qânûn of Aceh in the Perspective of Indonesian Legal State. Act Number 18 Year 2001 on S...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Aceh mulai zaman dahulu telah membuktikan bahwa para ulama mendapatkan tempat yang tinggi di hati ma...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Implementation of Islamic Sharia in Aceh not only involve to the Muslim society as the majority,but ...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...
Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hu...