Peranan majelis permusyawaratan ulama dalam proses pembentukan qanun jinayat dan efektifitas penerapannya di Aceh

INDONESIA Peranan ulama merupakan panutan dan tokoh sentral dalam masyarakat Aceh, terutama dalam Implementasi syariat Islam. Merealisasikan peran ulama, lahirlah sebuah lembaga yang terbentuk melalui forum Ulama diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Berdasarkan Undang-undang, Perda dan Qanun, Fungsi MPU sebagai Mitra Pemerintah Aceh yang memberi fatwa, saran dan pertimbagangan terhadap kebijakan pemerintah Aceh. Kebijakan tersebut salah satunya adalah qanun hukum Jinayat. Peran dalam pembentukan dan penerapan qanun ini, MPU menjadi salah satu unsur, konseptor sekaligus pengawas. Peran MPU dalam perumusan dan penerapan qanun Jinayat ini, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis dengan melihat bahwa Bagaimana Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Proses Penyusunan Qanun tentang Hukum Jinayat di Aceh?. Bagaimana Efektifitas Penerapan Qanun Jinayat di Aceh?. Penelitian ini penulis menemukan berbagai kebijakan hasil yang di idekan oleh unsur MPU. Penulis mendapatkan pencerahan atau jawaban bahwa keterlibatan MPU dalam perumusan qanun tentang hukum jinayat tersebut bukanlah atas nama kelembagaan, akan tetapi atas nama unsur ulama yang dimotori oleh MPU. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian ini juga dilakukan metode deskriptif-analisis dalam memberikan informasi tentang gejala yang terjadi dalam legislasi dan penerapan qanun tentang hukum jinayat. Instrument pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: Observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Kerangka teori yang dibuat penulis dalam disertasi ini dengan menggunakan grand theory, midle theory dan aplikatif thiory. Grand theory merupakan teori dasar dalam penulisan disertasi untuk menentukan bahwa sebauh Negara atau wilayah harus berlandaskan hukum (Islam). Midle theory dengan memperhatikan teori legislasi sebagai formalisasi dalam qanun tentang hukum Jinayat. Aplikatif theory melihat bagaimana dalam menerapkan hukum yang efektif. Keterlibatan MPU tidak berperan penting dalam legislasi qanun Jinayat karena kewenangan dan tanggung jawab tidak diberikan sepenuhnya oleh pemerintah Aceh secara mengikat. Namun Hukum jinayat sudah sudah dapat dirasakan penererapannya di Aceh dalam bingkai otonomi daerah secara khusus dan tetap memperhatikan hak-hak hukum secara khusus di tingkat nasional, sesui dalam UUD 1945 ENGLISH The role of Ulama is a role model and a central figure in Acehnese society, especially in the implementation of Islamic law. Realizing the role of ulama, was born an institution formed through forum named Ulama Consultative Assembly of Ulama (MPU). Under the Act, the Regulation and the Qanun, Function MPU as Aceh Government Partners give fatwas, advice and consideration the Aceh government policy. The policy is the one that listed qanun jinayat law. Role in the formation and implementation of the qanun, the MPU becomes one of the elements, as well drafter supervisor. MPU role in the formulation of a bylaw Jinayat and application these, the author wishes to do research. Research conducted by the authors to see that the role of the Consultative Assembly of Ulama How the Process Qanun Jinayat Law in Aceh ?. How Effective Application of Qanun Jinayat in Aceh?. This study research authors found that results in policies idekan by MPU elements. Writers get enlightenment or answer that MPU involvement in the formulation of the qanun jinayat law not on behalf of institutional, but on behalf of the clerical element driven by the MPU. Research methodology by the author is research literature and field research, this study also conducted a descriptive-analytical method to provide information about the symptoms that occur in the application of legislation and qanun jinayat law. The data collection instrument used by the author are: Observation, interviews, documentation and field notes. Framework theory that the writers in this dissertation using a grand theory, middle and applikatif theory. Grand theory is the basic theory in the writing of a dissertation to determine that the Lakeside Country or region must be based on law (Islam). Middle theory with regard theory as a formalization of legislation in qanun Jinayat law. Applicative theory to see how to implement the law effectively. The role of the MPU is not consultative on the Process Qanun Jinayat Law in Aceh. Thet the formulation of Jinayat law has been applied in Aceh in the frame of regional autonomy and due regard to legal rights in particular at the national level, within their in 1945