MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP RELASI FATWA DAN KEBIJAKAN)

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi pondasi terbentuknya suatu lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang terdiri dari ulama-ulama Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang berkedudukan sebagai partner Pemerintahan Aceh dan dapat menetapkan fatwa menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Provinsi Aceh dengan otonomi khususnya menjalankan aturannya dengan Syariat Islam. Pemkot B. Aceh yang gencargencarnya menjadikan kota B. Aceh sebagai kota Madani. Kebijakan walikota tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan malam tahun baru masehi. Di sisi yang lain MPU juga mengeluarkan fatwa tentang rokok dan taushiah tentang perayaan malam tahun baru. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut terkait relasi kedua lembaga tersebut dari sudut pandang politik hukum. Bertujuan untuk mengetahui proses perumusan fatwa di MPU dan kebijakan Pemkot B. Aceh, dan juga untuk menjelaskan relasi kedua lembaga tersebut dalam hubungan antara fatwa MPU Aceh dan kebijakan Pemkot. B. Aceh, terkait KTR dan pelarangan malam tahun baru masehi di kota B. Aceh. Relasi tersebut kemudian dianalisis mengunakan teori politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif-analilitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perumusan fatwa di MPU dilakukan secara musyawarah oleh DPU (Dewan Paripurna Ulama) sehingga kekuatan hukumnya terjamin. Begitu juga dalam proses penetapan kebijakan di Pemkot B. Aceh, dalam prosedurnya diawali dari masukan maupun tuntutan di Pemkot B. Aceh, yang kemudian di konversi dalam sistem politik, sehingga dapat diputuskan suatu kebijakan. Dari relasi fatwa dan kebijakan tentang KTR, ditemukan bahwa fatwa MPU tentang rokok memiliki peran dalam berjalannya aturan Pemkot dan fatwa MPU juga memberikan sumbangsih besar terhadap lahirnya Qanun tentang KTR. Begitu juga dengan taushiah MPU dan kebijakan pelarangan malam tahun baru masehi. Ditemukan bahwa taushiah MPU tentang perayaan tahun baru masehi, menjadi pondasi lahirnya kebijakan pemerintah yang termaktup dalam seruan bersama. Seruan bersama tersebut turut disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang menandatangani putusan tentang larangan perayaan tahun baru masehi di kota Banda Aceh