Analisis Hukum Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Mikro

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi pada permasalahan hukum perbankan dalam penyaluran kredit pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.yang pada kenyataannya walaupun pengusaha UMKM ini mampu bertahan pada krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1997, namun kemampuan UMKM ini termasuk Koperasi masih rendah dalam mengakses kepada sumber-sumber permodalan termasuk kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, yang terkendala pada aturan-aturan pemberian jaminan kredit. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis, dimana hukum diperlakukan sebagai aturan-aturan hukum dan norma-norma serta diletakkan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Adapaun data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari respon langsung dilapangan antara lain pejabat di Koperasi, dan perbankan serta pengusaha UMKM, dan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa kebijakan perbankan antara lain, UU No.1 Tahun 2016, PBI No.17 Tahun 2015, Perpres No.2 Tahun 2008, Perpres No.9 Tahun 2009, Kepres No.14 Tahun 2015, PMK No.99 Tahun 2011, dan Permenko Bidang Perekonomian nomor 6,,8,dan 13 tahun 2015 dan nomor 9 tahun 2016 yang kesemuanya mengatur masalah pembiayaan penjaminan, dan pedoman kredit untuk UMKM, dan pada kenyataannya dari hasil penelitian terhadap data primer dan sekunder yang dianalisa, masih ada beberapa permasalahan yang terindentifikasi. Kata kunci : Penyaluran Kredit Usaha Mikro /The thesis background is on the issues of banking law in lending to Micro, Small, and Medium Busines. In fact although the SME entrepreneurs is able to survive the economic crisis that happened in 1997, but the ability of these SMEs, including cooperatives still low in access to capital source from financial institutions including both banks and non-banks, which is constrained to the rules of credit guarantees. The method used is a normative juridical, where the law is treated as legal rules and norms as well placed as a guideline to regulate the relationship between humans with other humans. The data being used are primary data that sourced from direct response officials in the field include cooperative, and banking and SME entrepreneurs, and secondary data obtained from a variety of relevant literature. Based on the results of research conducted, there are some banking policies, among others UU No.1 Tahun 2016, PBI No.17 Tahun 2015, Perpres No.2 Tahun 2008, Perpres No.9 Tahun 2009, Kepres No.14 Tahun 2015, PMK No.99 Tahun 2011, dan Permenko Bidang Perekonomian nomor 6,,8,dan 13 tahun 2015 dan nomor 9 tahun 2016 all of which regulate the issue of financing and credit guarantees for SMEs, and in fact the results of research on primary and secondary data were analyzed, there are still some problems identified. Keyword : Micro Business Lendin