PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang)

Penjaminan kredit merupakan kegiatan pemberian jaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit perbankan. Salah satu kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari bank. Pola penjaminan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Terkait dengan kelayakan pihak bank dalam mengucurkan kredit, diperlukan lembaga penjamin kredit dalam pelaksanaan penjaminan kredit tersebut agar tidak terjadinya wanprestasi yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak perbankan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (STUDI PADA BNI SENTRA KREDIT KECIL PADANG). Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang, untuk mengetahui mekanisme penjaminan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, serta untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat, apabila debitur wanprestasi. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di suatu institusi atau lembaga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa pola penyaluran kredit oleh BNI Sentra Kredit Kecil Padang yaitu langsung ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, atau tidak langsung ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Sedangkan mekanisme penjaminan dimulai dari terjamin mengajukan permohonan penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat kemudian pihak penjamin akan mengeluarkan sertifikat penjaminan sebagai bukti persetujuan penjaminan, yang mana hal ini dilaksanakan oleh PT ASKRINDO dan JAMKRINDO. Dalam hal penyelesaian apabila debitur wanprestasi maka perusahaan penjamin akan membayar klaim atas kredit macet tersebut yang kemudian dikenal adanya piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjaminan atas kerugian yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada debitur akibat wanprestasi debitur. Dari fakta yang terjadi dilapangan tadi, penulis memberikan saran bahwa pihak bank harus memperketat analisis kredit sebagai bentuk usaha preventif menghindari adanya kredit macet. Kemudian pemerintah harus memberikan koridor yang jelas mengenai pelaksanaan penjaminan oleh PT ASKRINDO dan JAMKRINDO