ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Bagaimanakah rasio legis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode pendekatan yuridis kualitatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian terhadap bahan pustaka berupa hukum positif yaitu (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-undang Fidusia. Hasil menunjukkan bahwa kewenangan ekslusif yang dimiliki oleh penerima Hak Fidusia, tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pembe...
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVI...
Post Constitutional Court's decision regarding the 'executory power' of fiduciary guarantees which c...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perja...
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVI...
The decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 is a decision on the judicial revie...
Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya ba...
Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika d...
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digun...
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digun...
Kegiatan pinjam meminjam yang terus berkembang di masyarakat memerlukan pengaturan yang jelas dan pa...
Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jami...
After the Constitutional Court's Decision No.18/PUU-XVII/201 regarding fiduciary guarantees, new pro...
After the verdict of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 basically stated the conditional ...
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVI...
Post Constitutional Court's decision regarding the 'executory power' of fiduciary guarantees which c...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perja...
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVI...
The decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 is a decision on the judicial revie...
Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya ba...
Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika d...
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digun...
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digun...
Kegiatan pinjam meminjam yang terus berkembang di masyarakat memerlukan pengaturan yang jelas dan pa...
Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jami...
After the Constitutional Court's Decision No.18/PUU-XVII/201 regarding fiduciary guarantees, new pro...
After the verdict of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 basically stated the conditional ...
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVI...
Post Constitutional Court's decision regarding the 'executory power' of fiduciary guarantees which c...