Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xvii/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan

Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika debitur wanprestasi, kreditur meminta ganti rugi dengan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohononan pemohon sebagian, dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42/1999 Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan UUDNRI 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat. Permohonan terkait keberlakuan UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 15 ayat 2 berbunyi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berhak menjual Benda objek Jaminan Fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019