Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perjanjian fidusia, serta menganalisa kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia bagi para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan kedudukan notaris dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia serta pemenuhan asas kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa pe...
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Te...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Authentic deeds have a very important position in people's lives to ensure legal certainty and legal...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya ba...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVI...
This research aims to provide an overview of the execution of the fiduciary security object followin...
This research aims to provide an overview of the execution of the fiduciary security object followin...
Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jami...
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Te...
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Te...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Authentic deeds have a very important position in people's lives to ensure legal certainty and legal...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan sejumlah dampak. Kreditur...
Jaminan Fidusia telah diterapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya ba...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
Fiduciary rights are material rights that provide guarantees. The purpose of writing is to find out ...
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVI...
This research aims to provide an overview of the execution of the fiduciary security object followin...
This research aims to provide an overview of the execution of the fiduciary security object followin...
Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jami...
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Te...
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Te...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...