Sistem politik Indonesia mengalami perubahan semenjak UUD 1945 diamandemen. Salah satu perubahan yang terlihat adalah diperkuatnya system check and balances diantara lembaga-lembaga Negara. Hal ini bertujuan agar terciptanya Pemerintahan yang saling mengawasi satu sama lain sehingga tidak terciptanya kekuasaan yang hanya bertumpu di satu tangan, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Didalam pelaksanaannya, check and balances sudah berjalan dengan relatif baik antar lembaga Negara yang ada. Namun tetap harus ada penguatan fungsi yang dimiliki oleh DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan dan pembatasan wewenang terhadap Mahkamah Konstitusi
Pembahasan masalah kedudukan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada ...
Reformasi konstitusi UUD 1945 merupakan momentum reformasi tata kelola negara dan pemerintahan menuj...
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pe...
Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga ...
Pergeseran pendulum kekuasaan negara dari executive heavy pada masa rezim sebelum perubahan Undang...
Perubahan UUD 1945 adalah merupakan awal dari pencarian sebuah solusi demi mewujudkan kesetabilan da...
Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah perubahan UUD 1945. Lembaga ini menjadi s...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Konsep trias politica yang dicetuskan oleh De Baron Montesquieu, dalam sistem pemerintahan Negara Re...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lemba...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan di I...
Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan re...
Pembahasan masalah kedudukan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada ...
Reformasi konstitusi UUD 1945 merupakan momentum reformasi tata kelola negara dan pemerintahan menuj...
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pe...
Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga ...
Pergeseran pendulum kekuasaan negara dari executive heavy pada masa rezim sebelum perubahan Undang...
Perubahan UUD 1945 adalah merupakan awal dari pencarian sebuah solusi demi mewujudkan kesetabilan da...
Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah perubahan UUD 1945. Lembaga ini menjadi s...
Checks and Balances ini dijadikan dasar pembaharuan sistem pemerintahan dalam proses amandemen UUD ...
Konsep trias politica yang dicetuskan oleh De Baron Montesquieu, dalam sistem pemerintahan Negara Re...
Tesis ini memiliki masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi alasan adanya kebijakan pembatasan k...
Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lemba...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan di I...
Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan re...
Pembahasan masalah kedudukan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada ...
Reformasi konstitusi UUD 1945 merupakan momentum reformasi tata kelola negara dan pemerintahan menuj...
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pe...