Amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap system pemerintahan saja, tetapi juga terhadap system kelembagaan Negara. Amandemen UUD 1945 didasarkan pada dua tujuan utama, yaitu terwujudnya supremasi hukum dan terwujudnya demokrasi dalam kehidupan Negara. Perwujudan demokrasi dapat dilihat baik dalam proses pembentukan lembaga-lembaga tinggi Negara melalui keterlibatan rakyat, maupun kekuasaan yang dimilikinya. Lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 amandemen terdiri dari; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmengatur mengenai hubungan antar lembag...
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dibentuk Melalui Undang-Und...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Keberadaan dan keberlanjutan suatu negara sangat tergantung upaya pemerintah yang berdaulat untuk te...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan re...
PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat...
Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah perubahan UUD 1945. Lembaga ini menjadi s...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengalami berbagai Perubahan yang cukup besar, baik ...
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelem...
Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan raky...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmengatur mengenai hubungan antar lembag...
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dibentuk Melalui Undang-Und...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
Keberadaan dan keberlanjutan suatu negara sangat tergantung upaya pemerintah yang berdaulat untuk te...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan re...
PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat...
Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah perubahan UUD 1945. Lembaga ini menjadi s...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Sistem parlemen di Indonesia, setelah adanya perubahan UUD 1945 konsep kedaulatan rakyat telah menga...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengalami berbagai Perubahan yang cukup besar, baik ...
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelem...
Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan raky...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi neg...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmengatur mengenai hubungan antar lembag...
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dibentuk Melalui Undang-Und...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...