Keberadaan lembaga negara utama dan penunjang menurut UUD NRI Tahun 1945

Lembaga negara penunjang di Indonesia banyak lahir setelah perubahan UUD 1945. Lembaga ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada. Indonesia tidak merencanakan secara baik kehadiran lembaga ini, sehingga dalam praktek ketatanegaraan memunculkan banyak masalah terkait dengan keberadaan dan hubungannya dengan lembaga negara utama maupun antar lembaga negara penunjang itu sendiri dalam konteks sistem checks and balances. Penelitian ini bertujuan (1) menemukan hakikat keberadaan dan prinsip dasar lembaga negara penunjang, hal-hal apakah yang ditunjang dan apakah merupakan sesuatu yang inheren dalam suatu sistem ketatanegaraan, (2) menemukan indikator urgensi pembentukan lembaga negara penunjang dan hubungannya dengan lembaga negara utama dalam kerangka sistem checks and balances, (3) menemukan dan mengembangkan konsep hubungan antara lembaga negara penunjang dengan lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dibantu dengan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis analitis normatif, filosofis,historis, sosiologis/empiris, komparatif dan futuristik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hakikat keberadaan lembaga negara penunjang adalah sebagai pembantu dan bukan menjadi bagian dari lembaga negara utama yang pembentukannya dilakukan jika terjadi situasi khusus dan tidak mampu segera diatasi oleh lembaga permanen yang telah ada, dalam kapasitas yang mandiri dan inheren dalam sistem ketatanegaraan