Eksistensi dewan perwakilan Daerah dalam sistem Bikameral di Indonesia

Bikameral merupakan wujud dari sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers). Di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good gavernment) serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya dilembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. karena fungsi utama lembaga ini yaitu fungsi pengaturan, anggaran dan pengawasaan. dengan adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga akan akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah Negara. Untuk memperoleh data yang representatif dalam pembahasan skripsi ini, maka digunakan metode penelitian penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (ststute approach) dengan cara mancari, mengumpulkan, membaca dan menganalisa sistem perundang-undangan yang ada, buku-buku yang ada relavansinya masalah skripsi ini dan datang langsung ke tempat objek penelitian serta melakukan wawancara langsung dengan nara sumber yang mempunyai kompetensi dibidang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran kamar kedua (DPD RI) sangat penting didalam keberlangsungan organisasi kenegaraan dan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter maupun pemerintahan yang hanya terpusat disuatu tempat (sentralistik). Selanjutnya, Peranan DPD RI dianggap sangat penting karna negara Republik Indonesia merupakan negara yang luas serta sejarah indonesia yang menunjukan aspirasi kedaerahan yang sangat kuat yaitu dengan adanya pluralisme daerah. Dan pastinya setiap kebijakan pusat pasti akan berdampak pada daerah. Pada kenyataannya walaupun lembaga ini merupakan cerminan dari puralisme bangsa dan dianggap sangat penting keberadaannya akan yeyapi lembaga ini tidak mempunyai kewenangan yang dapa menyeimbangi kesuperioritasan DPD RI. Oleh karna itu, untuk menghindari superioritas DPR RI serta kewenagan yang berlebihan, perlu adanya lembaga yang mengimbanginya sehingga akan terhindar dari politisasi kebijakan yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan negara kasatuan Republik Indonesia