Kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: analisis sengketa lembaga KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Hal ini terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara bantu khususnya KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran lembaga negara bantu menjamur pascaperubahan UUD Negara RI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengedapankan pendekatan perundang-undangan, yaitu menggali data dan mencari sumber informasi melalui undangundang. Selain itu, data dari penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudah terkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa lembaga negara bantu yaitu KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan konstitusional. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDN RI Tahun 1945, maka terdapat lembaga yudisial untuk menyelesaikannya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun, bilamana yang terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUDN RI Tahun 1945, maka terjadi kekosongan hukum