Tindak Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami ketidakadilan dalam hal memperoleh hak restitusi. Ketidak adilan tersebut dapat dilihat dari pasal 48 UU PTPPO yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sementara di pasal 50 ayat (4) disebutkan jika tidak mampu membayar restitusi dapat diganti dengan kurungan pengganti. hal ini lah yang menjadi landasan dilakukan rekonstruksi atas pengaturan tentang pasal 50 ayat (4) agar hak korban dapat dipenuh