Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana pengganti bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan pidana kurungan pengganti restitusi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi? dan Bagaimana konsep pengaturan pidana kurungan pengganti restitusi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peru...
Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun i...
Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda...
Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa beradala dalam keadaan p...
Reny Aulya Sari, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan p...
Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami ketidakadilan dalam hal memperoleh hak r...
Kajian ini membahas tentang implementasi mengenai pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tin...
Putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan restitusi pertama kalinya di Sumatera Barat terhad...
Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun i...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian hak restitusi kepada anak korba...
Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang ...
Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana yang diberikan untuk mengh...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusu...
Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit ditangani dan merupakan bentuk perbudakan mo...
Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang...
Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun i...
Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda...
Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa beradala dalam keadaan p...
Reny Aulya Sari, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan p...
Korban tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami ketidakadilan dalam hal memperoleh hak r...
Kajian ini membahas tentang implementasi mengenai pengaturan pemberian hak restitusi pada korban tin...
Putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan restitusi pertama kalinya di Sumatera Barat terhad...
Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun i...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian hak restitusi kepada anak korba...
Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang ...
Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana yang diberikan untuk mengh...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusu...
Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sulit ditangani dan merupakan bentuk perbudakan mo...
Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang...
Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun i...
Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda...
Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa beradala dalam keadaan p...