RESTITUSI SEBAGAI HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban dan ahli warisnya dalam tindak pidana perdagangan orang dan konsekuensi hukum jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Peraturan sebagai payung hukum bagi tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai ganti kerugian sudah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat kurangnya pemenuhan restitusi kepada korban dan ahli waris tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan oleh dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penghitungan mengenai jumlah restitusi yang diberikan kepada korban masih belum ditetapkan secara rinci, sehingga mengakibatkan jumlah restitusi yang diberikan kepada korban dan ahli waris tidak sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau pelaku tindak pidana