Sanksi tindak pidana penghinaan agama dalam perspektif maqasid syariah

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, dan menjelaskan dan menganalisa tentang Penghinaan Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menggunakan teori Maqasid Syariah. Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penghinaan Agama, maka dalam KUHP tentang tindak pidana penghinaan agama. Konsep Maqasid al-syari?ah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas serta Maqasid Al-syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Oleh karenanya melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menelaah secara mendalam permasalah kasus tindak pidana penghinaan agama dengan pendekatan teori maqasid syariah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa undang-undang, buku-buku majalah, artikel website, serta kasus yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, memberikan wawasan serta keilmuan bagi peneliti, dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentinga